Wujudkan Pelabuhan Bersih, Pelindo dan Stakeholders Kepelabuhanan Tandatangani Pakta Integritas Bersama
Jakarta, 29 Desember 2021 – Wujudkan pelayanan operasional Pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungutan liar, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan insan maritim Pelabuhan menandatangani Pakta Integritas Bersama pada Selasa, 28 Desember 2021. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan pelayanan prima yang melibatkan seluruh stakeholders di lingkungan kerja Pelabuhan.
Penandatanganan yang dilakukan secara hybrid dan serentak di seluruh wilayah pelabuhan dan terminal yang dikelola oleh Pelindo dan dihadiri langsung oleh seluruh Insan Maritim Pelabuhan seperti Instansi Pemerintah, Terminal Operator, Asosiasi Kepelabuhanan dan Pengguna Jasa.
“Ini adalah salah satu bentuk langkah nyata Pelindo untuk memperkuat komitmen bersama seluruh Insan Maritim Pelabuhan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga menjadikan lingkungan Pelabuhan bebas dari praktik pungli,” ungkap Direktur Strategi Pelindo, Prasetyo dalam sambutannya.
Untuk memastikan hal ini terimplementasi secara menyeluruh, tidak hanya Regional Head 1 - 4 yang menjadi perwakilan Pelindo dalam penandatanganan ini, tetapi juga perwakilan petugas lapangan Pelindo Group seperti Petugas Kepil, Kru Kapal, Petugas Control Tower, Petugas Operator QCC, Petugas Operator RTG/RMGC, Petugas Operator Reach Stacker dan Petugas Tally juga turut serta menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Pelabuhan bersih dari praktik pungli.
Adapun dari perwakilan pelayanan publik yang turut menandatangani antara lain adalah Instansi Pemerintah seperti Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi Pelabuhan, Kantor Karantina Pelabuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Pakta Integritas Bersama ini juga didukung oleh Asosiasi Kepelabuhanan seperti DPC Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), DPC Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association (ALFI/ILFA), BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dam DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). Dan yang terakhir, perwakilan Pengguna Jasa Kepelabuhanan di seluruh wilayah pelabuhan dan terminal yang dikelola oleh Pelindo.
“Saya harap dengan Pakta Integritas Bersama ini kita jadi bersih dari KKN selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo, dan semoga hal baik ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia,” ujar Yodi Rian Pratama dari PT Tujuh Benua Raya sebagai salah satu perwakilan pengguna jasa Pelindo.
Ketua Umum DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta, Adil Karim mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hari bersejarah untuk seluruh pelabuhan di Indonesia yang dikelola Pelindo, ini adalah komitmen bersama untuk pelabuhan mempunyai wajah baru, yang tentunya akan menarik investasi di Indonesia dengan menjanjikan pelabuhan yang bersih. Kami berharap agar SLA/SLG nya terstandardisasi, sehingga mampu menghilangkan praktik manipulasi dan KKN.
“Kami sangat optimis dengan Pelindo bahwa banyak cita-cita yang ingin dicapai, memang masih banyak hal yang belum sempurna, dan ini tugas yang sulit untuk meningkatkan satu standar di seluruh pelabuhan Indonesia, tetapi yang terpenting kita semua berusaha, saya yakin bahwa setiap insan Pelindo pasti bisa meningkatkan performance, sehingga mampu menurunkan logistic cost,” ujar Faty Khusumo, Wakil Ketua Umum VII INSA.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Handoko mengapresiasi Pelindo yang telah menginisiasi kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini, adapun hal ini seiring dengan program Pemerintah untuk menjadikan Pelabuhan sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersifat melayani.
“Hal ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mewujudkan Pelabuhan yang melayani secara internasional maupun domestik yang didukung oleh stakeholders. Kedepannya kami harapkan bahwa semua layanan, baik layanan operasi kapal, maupun layanan kepelabuhanan dan jasa-jasa terkait bisa lebih transparan, lebih melayani secara bersih, bebas dari pungli, bebas dari KKN, sehingga kedepannya bisa menekan biaya logistik,” tambah Wisnu Handoko.
Hadir secara daring, Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto menyampaikan bahwa komitmen ini harus dilakukan bersama-sama, bukan hanya dari instansi terkait dan Pelindo yang melayani tetapi juga Pengguna Jasa. Karena praktik pungli terjadi karena ada pemberi dan penerima. Oleh karena itu, Pengguna jasa dimohon dengan hormat untuk tidak lagi memberikan apapun kepada seluruh Insan Pelabuhan termasuk petugas Pelindo dimanapun baik yang di laut dan di darat seperti terminal maupun kantor.
“Dalam era digital ini, Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi datang ke kantor kami, artinya semua transaksi bisa dilakukan jarak jauh atau secara digital, sehingga tidak ada transaksi under table. Kami manajemen Pelindo berkomitmen untuk menindak langsung apabila ada personil kami yg melakukan hal-hal tidak terpuji,” tutup Putut.
