Lingkup Bisnis

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah :

Kantor Pusat

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia
Telp : +62 31 3298631-37
Fax : +62 31 3295204
Layanan Pelanggan : marketing@pelindo.co.id
atau
info@pelindo.co.id

Rp 800 Miliar untuk Reklamasi Pelabuhan Benoa, Ini Rencananya!

29-April-2017

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selain menyiapkan infrastruktur untuk kapal-kapal besar, hasil dumping area dan reklamasi yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Benoa seluas 93 hektare dengan dana Rp 800 miliar lebih akan difungsikan untuk membangun objek wisata.

Para turis yang datang ke Bali menggunakan kapal cruise melalui Pelabuhan Benoa, bakal disuguhi berbagai fasilitas seperti apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan di kawasan Pelabuhan Benoa.

Rencana tersebut diungkapkan oleh General Manager Pelindo III Cabang Benoa, Ardhy Wahyu Basuki, saat mempresentasikan rancangan bisnis Pelindo III dalam acara pertemuan lanjutan soal Pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat (28/4/2017), di Gedung Pertemuan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar, Bali.

“Nanti kita di sana bisa membangun apartemen, hotel, dan pusat perniagaan,” kata Wahyu di hadapan hadirin peserta rapat.

Namun saat dikonfirmasi seusai pertemuan berlangsung, Wahyu mengaku pemaparan itu hanya sebatas usulan atau contoh kongkret dari bisnis yang nantinya bakal dibangun setelah Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa mendapat rekomendasi dari Wali Kota Denpasar.

“Oh, Itu hanya sebatas rencana saja. Maksud saya itu sebagai gambaran bahwa nanti memungkinkan dibangun seperti itu. Itu usulan saja,” kata Wahyu.

Dia kemudian enggan menyebut lebih detail mengenai rencana pembangunan hotel, pusat niaga, dan apartemen itu.

Di sisi lain, Wahyu mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp 800 miliar guna membangun proyek pengembangan Pelabuhan Benoa itu.

Duit hampir satu triliun itu, kata Basuki, sebetulnya sudah berkurang banyak lantaran dibawa mengembangkan Pelabuhan di Banyuwangi dan Lombok.

“Karena lama, jadi sebelumnya kami sempat bawa uangnya ke Banyuwangi dan Lombok. Karena ini (Rp 800 miliar) kan hasil pinjaman dari luar, kan bunganya tetap jalan kalau lama-lama, maka dari itulah siapa cepat dia dapat,” ungkapnya.

Selain dari pihak Pelindo III, hadir dalam rapat kemarin antara lain Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Ridwan Jamaluddin, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Kepala KSOP Benoa, Supriyono, dua anggota DPRD Denpasar, Wakapolresta Denpasar, Kepala BPN Denpasar, Camat Denpasar Selatan, dan sejumlah pejabat Pemkot Denpasar, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Sebelum pertemuan ini digelar, dua hari sebelumnya juga sempat digelar rapat tertutup di ruang rapat Kantor KSOP Benoa dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 00.00 Wita membahas mengenai rencana “barter” apa yang didapat Pemkot Denpasar atas rekomendasi yang bakal dikeluarkan Wali Kota Denpasar.

Adapun rapat kemarin digelar guna meminta pendapat semua pihak terkait hasil rapat tertutup tersebut.

Adapun tawaran “barter” hasil rapat tertutup pada 26 April kemarin antara lain; penyusunan RIP Benoa harus di-update dengan Perda Kota Denpasar nomor 27 tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar, tim kecil secara teknis melakukan observasi ke lapangan guna verifikasi alokasi lahan pelabuhan yang bakal dikerjasamakan dengan Pemkot Denpasar, tentang tawaran lahan seluas 4,8 hektare, yang sekarang menjadi 6,6 hektare, plus pemanfaatan lahan seluas 5,5 hektare untuk kegiatan jasa terkait dengan Pelabuhan Benoa.

Lahan seluas 6,6 hektare itu, direncanakan bakal dibangun Culture Center, ruang Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maritim Techno Park, dan lainnya yang sesuai.

Selain itu, Pelindo III juga bakal mendistribusikan City Gas ke bandara dan ke Denpasar.

Hanya saja, semua keputusan yang ada itu belum final, lantaran masih memerlukan penandatanganan MoU.

Sebelum MoU digelar, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Pelabuhan Benoa itu bakal menggelar konsultasi publik di Kantor DPRD Denpasar pada 12 Mei 2017 nanti.

“Hari ini saya belum bisa memutuskan. Nanti kami akan serahkan dalam konsultasi publik di DPRD Denpasar. Nanti semua pihak akan kami undang, termasuk para perbekel, pihak adat, dan lain sebagainya,” kata Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara kepada Tribun Bali.

"Yang jelas Pak Wali Kota tidak ada menghambat. Pak Wali hanya ingin mematuhi regulasi," tambahnya.

Yang baru terungkap, rupanya Pemkot Denpasar melalui (PJ) Wali Kota Denpasar pernah mengajukan surat permohonan nomor 551.2.1311/Dishub per tanggal 22 Juli 2015, yang isinya permohonan Pemkot Denpasar kepada Menteri Perhubungan perihal Pensertifikatan Lahan Daratan di Pelabuhan Benoa seluas 44 hektare.

Bahkan, dalam rencana MoU, permohonan ini bakal diupayakan oleh pihak KSOP dan Pelindo III meski jangka panjang.

Hanya saja, permohonan pensertifikatan lahan ini bakal dipenuhi setelah nantinya ada reklamasi tahap dua di Pelabuhan Benoa.

Itu artinya, bukan saja untuk memenuhi RIP yang luasnya 143 hektare reklamasi bakal dilakukan, tapi untuk pengembangan Pelabuhan Benoa berikutnya juga bakal dilakukan reklamasi.

“Nah terhadap permohonan 44 hektare itu, karena dalam RIP hanya tertuang 143 hektare, maka nanti harus ada reklamasi lagi,” kata Kepala KSOP Benoa, Supriyono, dalam rapat tersebut. Dikonfirmasi, dia pun membenarkan bahwa nantinya bakal ada reklamasi tahap dua.

“Iya, nanti ada reklamasi lagi di luar RIP. Tapi kita tidak tahu luasnya berapa, nanti tergantung kebutuhan dari Pelindo. Tapi nanti harus ada izin juga itu kan,” kata Supriyono kepada Tribun Bali.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini KSOP Benoa sedang menunggu rekomendasi dari Wali Kota Denpasar untuk bisa mereklamasi tahap pertama kawasan Pelabuhan Benoa seluas 93 hektare.

Sebab, lahan yang ada saat ini diklaim cuma 50,2 hektare.

Pusat Mendesak

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Jamaluddin usai pertemuan kemarin menerangkan, esensi dari proyek pengembangan Pelabuhan Benoa itu sebetulnya untuk menjadikan pariwisata Bali lebih menggeliat dengan adanya kapal-kapal pesiar, dan lebih banyak turis yang masuk ke Bali.

Itu sebabnya, perlu adanya sebuah wadah dan infrastruktur yang mendukung itu semua.

“Sehingga kita mengusulkan agar pelabihan kapal pesiar lebih bagus, sehingga lebih banyak kapal yang masuk, lebih banyak turis yang masuk, dan juga akan disediakan tempat-tempat agar masyarakat dapat berpartisipasi,” kata Jamaluddin.

Kedua, kata dia, pemerintah pusat mendesak proyek ini karena secara kontemporer dalam kerangka waktu yang lebih spesifik, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan international event, pada Oktober 2018.

“Ketika itu, akan ada 189 negara yang hadir, dengan potensi keseluruhan 18-20 ribu. Artinya kita mesti menyiapkan infrastruktur yang baik. Selain menyiapkan sidang-sidang itu, tentunya kita menginginkan agar para peserta menikmati pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali,” jelas alumnus ITB Bandung itu.

Dia mengaku pihak kementerian bakal menyesuaikan lagi regulasi yang ada dengan regulasi dari Pemkot Denpasar, sehingga RIP bisa segera dikeluarkan.

Sebab, sebelumnya ada perbedaan antara Perda RTRW Kota Denpasar dengan tata letak Pelabuhan Benoayang akan dibangun.

Selain itu, Jamaluddin juga senang, karena pihak Pemkot Denpasar sudah mau berkomitmen untuk sama-sama berjalan agar rekomendasi bisa segera dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar.

“Inti yang baik dari rapat ini adalah, baik kementerian di Jakarta, maupun pemerintah kota di DPRD Denpasar, bersepakat, untuk menjadikan projek ini. Masing-masing punya PR yang harus diselesaikan. PR Wali Kota adalah mengeluarkan rekomendasi teknis agar Pelindo dan Kementerian Perhubungan bisa mengeksekusi pembangunan,” ujar Jamaluddin. (*)

 

Sumber : http://bali.tribunnews.com/2017/04/29/rp-800-miliar-untuk-reklamasi-pelabuhan-benoa-ini-rencananya?page=all