Lingkup Bisnis

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah :

Kantor Pusat

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia
Telp : +62 31 3298631-37
Fax : +62 31 3295204
Layanan Pelanggan : marketing@pelindo.co.id
atau
info@pelindo.co.id

Press Release: BUMN Jangan Paranoid di Era Keterbukaan Informasi

07-Mei-2018

Surabaya (7/5) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu bentuk badan publik tidak perlu paranoid atau ketakutan dalam memberikan informasi perusahaan di era keterbukaan informasi sekarang ini. Dalam negara demokrasi, warga semakin paham atas haknya untuk mengakses informasi jika membutuhkan. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diadakan oleh Pelindo III dengan pembicara utama Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha, Senin (7/5).

"Karena di zaman now transparansi dan akuntabilitas merupakan keniscayaan. Namun badan publik, termasuk BUMN atau perusahaan lainnya, tidak perlu khawatir, karena undang-undang (KIP) juga melindungi hak badan publik untuk mengelola informasinya. Termasuk dengan mengatur ketentuan informasi dikecualikan yang jika beredar berpotensi memberikan dampak negatif pada masyarakat dan badan publik itu sendiri," papar Gede Narayana.

Gede Narayana, menjelaskan, adanya Undang-Undang KIP merupakan tuntutan dari reformasi. Dahulu 'alasan rahasia negara' sering menjadi alasan tak terbantahkan. Namun kini di era keterbukaan, penolakan harus berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul. Selain itu, sebelum adanya UU KIP seluruh informasi bersifat tertutup selain yang diizinkan terbuka. Kini seluruh informasi pada prinsipnya bersifat terbuka, selain informasi yang dikecualikan.

Kemudian dibahas juga salah satu contoh permintaan informasi yang tidak bisa dipenuhi karena tergolong sebagai informasi dikecualikan, yaitu permintaan data terkait pelaksanaan lelang yang masih dalam proses yang berjalan. Karena data yang diberikan merupakan privasi peserta lelang, sehingga berpotensi bisa merugikan pihak terkait.

"Informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik diatur pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP. Informasi yang dikecualikan ditentukan karena berpotensi menghambat proses hukum, mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tak sehat, membahayakan negara, atau merupakan informasi pribadi seseorang," jelasnya lagi.

Gede Narayana mengapresiasi keseriusan Pelindo III dalam menggelar kegiatan tersebut, karena dihadiri oleh seluruh Direksi Pelindo III, pejabat selevel Senior Vice President, dan juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk di berbagai pelabuhan-pelabuhan dan anak usaha Pelindo III. Setiap tahun Komisi Informasi Pusat menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Infomasi Badan Publik. Selama tiga tahun terakhir Pelindo III selalu termasuk dalam 10 BUMN berperingkat terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI.

CEO Pelindo III Ari Askhara menyebutkan, meski bersyukur atas prestasi tersebut, pemeringkatan bukan hal yang utama bagi Pelindo III. Meski bukan perusahaan terbuka, Pelindo III harus memiliki compliance (pemenuhan kewajiban) sebaik perusahaan terbuka. "Keterbukaan Informasi Publik menjadi indikator bagi Pelindo III untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)," ujarnya.

Ari Askhara yang sedang mendorong transformasi di BUMN kepelabuhanan tersebut menambahkan,  bahwa menjalankan KIP menjadi jalan awal bagi Pelindo III untuk berubah. "Karena perubahan besar harus dimulai pembiasaan perilaku yang baik, yang profesional, sehingga Pelindo III siap menjadi perusahaan global dan bisa berperan lebih besar lagi dengan akuntabel, untuk kinerja logistik Indonesia," ungkapnya.

###

Tentang Pelindo III:

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak perusahaan dan afiliasi.

Pelindo III menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo III mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Lia Indi Agustiana

VP Corporate Communication

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Jl. Perak Timur  610 Surabaya

Telp         : (031) – 3298631 sampai 37 ext. 3272

Fax          : (031) – 3295207

Email       : info@pelindo.co.id

                  lia.indi@pelindo.co.id